HMI Sulbar Tantang Kapolres Baru

Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Sulawesi barat meminta jajaran Polres Mamuju untuk lebih serius menangani kasus-kasus yang terjadi di daerah tersebut. Bahkan Kapolres baru ditantang untuk membuktikan bahwa ia bisa menjadi penegak hukum yang dipercaya khususnya di Sulbar.

Hal itu diungkapkan oleh Ketua Umum HMI Sulbar, Nanang Wahidin, “Setelah resmi bertugas, kami akan memantau terus kinerja Kapolres baru. Paling lambat 100 hari kerja harus ada kasus yang bisa diselesaikan,” ujarnya Minggu 15 September seperti yang dilansir disitus radar-sulbar.com.

Ancaman tersebut ternyata sungguh nyata yaitu jika target itu tak dapat dicapai oleh Kapolres baru minimal di 100 hari kerjanya, maka HMI Sulbar mengancam akan melakukan aksi agar Kapolres tersebut diganti kembali. “Kami akan mendesak Kapolda Sulselbar untuk mengganti Kapolres lagi,” ancamnya.

Lebih lanjut, Nanang mengungkapkan bahwa desakan tersebut mengingat banyaknya kasus di Mamuju yang hingga saat ini belum tuntas. Salahsatu contoh yaitu kasus penembakan warga Desa Pontanakayyang Kecamatan Budong oleh oknum anggota Brimob Polres Parepare yang terjadi Kamis 22 Agustus lalu yang sampai saat ini masih mengambang.

Kasus lain juga misalnya yaitu penyelundupan kayu hitam yang merupakan barang bukti hasil sitaan Polres Mamuju. Apalagi ia mensinyalir bahwa dalam kasus tersebut ada keterlibatan oknum polisi yang bermain.

“Kasus-kasus yang melibatkan oknum polisi itu sangat memalukan. Tapi hingga saat ini publik belum menerima kepastian hukumnya, sebut saja kasus penembakan warga Desa Pontanakayang hingga saat ini publik belum mengetahui sejauh mana proses hukum yang telah diterapkan, apakah oknum polisi itu telah ditindak tegas atau sebaliknya,” tegasnya.

Lebih lanjut HMI juga meminta agar Kapolres baru Mamuju bekerja keras menegakkan hukum di daerah ini tanpa tebang pilih. “Dalam penegakkan hukum tentunya tidak boleh tebang pilih. Kalau terbukti bersalah, siapapun harus dihukum,” pungkasnya. [A.S]